(Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Magetan)
Lomba Desa dan Pembangunan Masyarakat
Hakekat Pembangunan
Indonesia secara tersirat didefinisikan sebagai pembangunan manusia
seutuhnya baik lahir maupun bathin yang mencakup seluruh
aspek kehidupan masyarakat baik aspek idiologi,
Politik, Sosial, Budaya, Agama, Pertahanan dan Keamanan.
Pembangunan dalam arti luas, pada
dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh warga masyarakat, kelompok yang berkepentingan dan pemerintah. Interaksi antara
pemerintah dan masyarakat diharapkan sedemikian rupa dapat berinteraksi secara terpadu sehingga mampu menggugah partisipasi, swadaya dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan itu sendiri.
Dengan demikian kepentingan masyarakat tentunya akan
menjadi pertaruhan, pembahasan hangat, dan bahkan akan selalu bergulir sebagai prioritas utama dalam
pencapaian mufakat pada forum-forum perencanaan pembangunan.
Secara etis dan
sosiologis, partisipasi masyarakat tersebut sangat penting artinya dalam tahap dan proses
pembangunan yang sustainable (berkelanjutan).
Secara etis, pembangunan harus memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi
sebagai pelaku pembangunan bukan hanya obyek
pembangunan.
Sedangkan secara sosiologis, keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan akan
ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dengan segenap sumberdayanya.
Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam sesuatu kegiatan
pembangunan. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat difahami bahwa
berbagai macam faktor akan terlibat dan
mempengaruhi eksistensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut.
Beberapa faktor
penting yang terindikasi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan antara lain, latar belakang
pendidikan, komunikasi dengan dunia luar dan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi regulasi dan kebijakan
pembangunan. Pendidikan akan membuat orang berpandangan lebih luas, berpikir
dan bertindak secara rasional dan akan membentuk skill (ketrampilan) yang dapat diandalkan. Dengan demikian, latar belakang pendidikan seseorang
akan menentukan dan mempengaruhi jangkauannya ke masa depan. Wawasan ke masa
depan inilah yang pada hakekatnya akan mempengaruhi tingkat partisipasinya
dalam pembangunan,
yang dianggapnya mampu memperbaiki keadaan daerahnya di
masa yang akan datang.
Kepercayaan masyarakat
terhadap implementasi regulasi kebijakan pembangunan menjadi modal
dasar yang sangat penting dalam menentukan tingkat partisipasi. Kepercayaan
masyarakat ini bisa muncul setelah melakukan observasi atas
bukti-bukti nyata atau karena keyakinan terhadap aparat pelaksana kebijakan
atau juga keyakinan atas para pengambil kebijakan pembangunan di wilayahnya.
Dengan demikian pandangan masyarakat terhadap segenap tingkah polah aparat
pemerintah akan menjadi kunci penting
bagi peningkatan partisipasi masyarakat
dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
